SUARAHATIDEWATA.COM,BADUNG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026 pada Selasa (4/11/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Badung ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti. Dua agenda penting menjadi fokus pembahasan, yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, I Putu Sika Adi Putra, menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan APBD 2026. Ia menyampaikan bahwa meskipun pendapatan daerah Badung mengalami tren kenaikan, tantangan dalam menjaga efektivitas realisasi anggaran masih menjadi pekerjaan besar. Berdasarkan data, rasio realisasi terhadap pagu anggaran menunjukkan tren penurunan, dari 89,98% pada 2023, menjadi 75,92% pada 2024, dan kembali turun menjadi 63,24% pada 2025.

“Dengan rata-rata capaian realisasi tiga tahun terakhir sebesar 76,38%, target pendapatan Rp12,38 triliun untuk tahun 2026 berpotensi mengalami deviasi jika tidak disertai langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan,” ujar I Putu Sika Adi Putra.

Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi agar Kabupaten Badung tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata. “Kami mendorong penguatan sektor-sektor potensial di luar pariwisata agar perekonomian daerah tidak rentan terhadap guncangan eksternal,” tambahnya.

Selain itu, Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap kebijakan pinjaman daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. “Pinjaman daerah ini bukan beban, melainkan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang akan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, I Wayan Puspa Negara, menyoroti kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana alam, terutama pada musim hujan. Ia meminta seluruh instansi terkait, seperti BPBD, DLHK, dan perangkat daerah lainnya, untuk siaga 24 jam dalam melakukan mitigasi risiko bencana.

“Untuk itu, kami meminta kepada Bupati dan jajaran agar tetap siaga 24 jam, terutama BPBD, DLHK, dan instansi terkait lainnya,” tegas I Wayan Puspa Negara.

Selain itu, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada seluruh pihak atas keberhasilan Kabupaten Badung meraih predikat juara umum dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XVI Tahun 2025. “Prestasi ini merupakan bukti nyata kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh masyarakat,” ujar Puspa Negara.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, juru bicara I Made Suryananda Pramana menyoroti masalah kemacetan di kawasan wisata dan pengelolaan sampah yang semakin kompleks. Menurutnya, dua persoalan ini berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang menjadi penopang utama ekonomi Badung.

“Kami menyadari bahwa sektor pariwisata adalah tulang punggung ekonomi Badung yang sangat rentan terhadap isu kemacetan dan kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret dan berkelanjutan,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong penerapan teknologi pengelolaan sampah modern serta peningkatan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan dan pasokan air bersih, khususnya di kawasan wisata. “Semakin hari semakin banyak sampah yang tidak terkendali, kami mendorong agar pemerintah segera mengimplementasikan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efektif,” imbuhnya.

Terkait persoalan air bersih di wilayah Kuta Selatan, pihaknya berharap solusi segera direalisasikan melalui pemasangan pipa bawah laut. “Kami berharap dengan pemasangan pipa bawah laut, kelangkaan air bersih di Kuta Selatan dapat segera teratasi,” pungkas Made Suryananda Pramana.

Rapat Paripurna DPRD Badung ini menjadi langkah awal dalam pembahasan Raperda APBD 2026 serta kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Diharapkan, hasil pembahasan ini dapat memperkuat pondasi ekonomi daerah, memperluas sektor unggulan di luar pariwisata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.